Buzzer di Lingkaran Kekuasaan Dinilai Perkeruh Krisis Banjir Aceh

Meunan News id.Banda Aceh - Aktivitas buzzer yang diduga berada di lingkaran kekuasaan kembali menuai sorotan tajam di tengah krisis banjir yang melanda Aceh. Samsul, pemerhati kebijakan publik, menilai lemahnya respons negara pascabencana tidak terlepas dari peran buzzer yang justru membangun narasi menyesatkan dan mengecilkan skala musibah, sehingga berdampak langsung pada lambannya penanganan korban.

Menurut Samsul, alih-alih mendorong transparansi, empati, dan tanggung jawab negara, sejumlah petinggi justru disinyalir melibatkan buzzer untuk mempengaruhi opini publik sekaligus arah kebijakan pemerintah. “Narasi yang dibangun seolah-olah banjir Aceh tidak layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini bukan kebetulan, melainkan kerja sistematis untuk menghindari tanggung jawab negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, ruang media sosial dipenuhi upaya pengalihan isu dengan menempatkan banjir semata sebagai bencana alam. Padahal, faktor struktural seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta kegagalan tata kelola wilayah sengaja diabaikan. Narasi sempit ini kemudian dijadikan pembenaran politik agar pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional.

Lebih memprihatinkan, buzzer juga kerap menyerang jurnalis, aktivis, dan warga yang menyuarakan kondisi riil di lapangan. Kritik publik dibingkai sebagai provokasi atau politisasi bencana. “Ketika suara korban dibungkam dan fakta dipelintir, negara kehilangan kompas moralnya,” tegas Samsul.

Manipulasi informasi tersebut, lanjutnya, berdampak serius terhadap penanganan krisis. Tekanan publik terhadap pemerintah melemah, distribusi bantuan tersendat, dan penderitaan korban semakin berkepanjangan. Dalam situasi darurat, perang narasi justru menjadi penghalang utama lahirnya kebijakan cepat dan berpihak pada kemanusiaan.

Samsul menegaskan, bencana Aceh seharusnya dipandang sebagai krisis nasional, bukan sekadar persoalan daerah. “Jika negara terus bersembunyi di balik buzzer dan propaganda, tragedi serupa akan terus berulang. Aceh membutuhkan kejujuran, keberanian politik, dan keputusan tegas untuk menetapkan bencana nasional bukan manipulasi opini,” pungkasnya.